Peraturan Lingkungan Hidup

PPLH
• Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

AMDAL/IZIN LINGKUNGAN
• Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
• Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
• Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
• Keputusan Menteri LH No.45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan RKL-RPL
• Peraturan Menteri LH No.08 Tahun 2006 Tentang Penyusunan AMDAL
• Peraturan Menteri LH No.13 Tahun 2010 Tentang UKL-UPL dan SPPL
• Peraturan Menteri LH No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegitan yang Wajib AMDAL
• Peraturan Menteri LH No.16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri LH No.17 Tahun 2012 Tentang Pedoman PKeterlibatan Masyarakat dlm Proses Analisis Dampak
Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
• KepKa Bapedal No.205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak
Bergerak
• Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Lampiran
• Peraturan MenLH No.12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
• Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
Lampiran
• Permenkes No.416/Men.Kes/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Peraturan Pemerintah No.150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomassa;
• Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup
yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

LIMBAH B3
• Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan
Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
• Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

KEBERSIHAN
• Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
• Peraturan Menteri PU No.3/PRT/M/2013 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
• Peraturan Daerah Kota Salatiga No.5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

BAKU MUTU
• KepMen LH No.48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan
• KepMen LH No.50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan
• KepMen LH No.13 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tak Bergerak
• KepMen LH No.49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran

KEANEKARAGAMAN HAYATI
• Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2005 Tentang Keanekaragaman Hayati Produk Rekayasa Genetika